Makassar, 12 November 2025 – Dalam upaya memperkuat peran Badan Kebijakan Pembangunan Kesehatan (BKPK) dalam memastikan kualitas dan efektivitas kebijakan kesehatan nasional, BKPK dengan dukungan Results for Development (R4D) dan Universitas Gadjah Mada (UGM) melaksanakan Uji Coba Mekanisme Penjaminan Mutu Kebijakan Kesehatan di Provinsi Sulawesi Selatan.
Kegiatan ini menjadi bagian dari rangkaian inisiatif penguatan sistem kebijakan berbasis bukti melalui penerapan mekanisme umpan balik untuk memantau pelaksanaan kebijakan kesehatan di daerah. Sulawesi Selatan dipilih sebagai salah satu wilayah uji coba karena memiliki potensi kolaborasi kuat antara pemerintah daerah, lembaga akademik, dan masyarakat.
Pertemuan pertama dilaksanakan pada Rabu, 12 November 2025, bertempat di Ruang Prof. Nur Nasry Noor (K-225) Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Hasanuddin (FKM Unhas). Kegiatan ini dihadiri oleh perwakilan BKPK, tim teknis dari R4D dan UGM, serta sejumlah perguruan tinggi dan lembaga kesehatan di Makassar.
Peserta diskusi berasal dari berbagai institusi, di antaranya FKM Unhas, Poltekkes Kemenkes Makassar, Fakultas Kedokteran Universitas Negeri Makassar, Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan Universitas Muhammadiyah Makassar, serta Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan UIN Alauddin Makassar.
Kegiatan dibuka oleh Dr. Abdul Salam, SKM., M.Kes., Dietisien, dosen FKM Unhas sekaligus perwakilan Indonesian Center for Nutrition Studies (ICONS). Dalam sambutannya, beliau menyampaikan apresiasi atas kolaborasi lintas lembaga ini sebagai langkah strategis untuk memperkuat pelaksanaan kebijakan kesehatan yang adaptif dan responsif terhadap kondisi daerah.
Selanjutnya, tim R4D memaparkan model mekanisme umpan balik kebijakan, yang bertujuan melihat sejauh mana kebijakan dan program nasional dapat diimplementasikan secara efektif di tingkat daerah.
Mmengakhiri kegiatan ini, Muhammad Asrullah, S.Gz., MPH., Ph.D. dari UGM menegaskan pentingnya sinergi antara pemerintah daerah dan perguruan tinggi.
“Kita ingin mengidentifikasi jika ada program yang dicanangkan dari pusat, apa bentuk dukungan yang diharapkan oleh Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota, dan bagaimana perguruan tinggi dapat hadir dengan kapasitasnya untuk menjawab kebutuhan tersebut,” ujarnya.
Kegiatan ini akan berlanjut pada hari berikutnya dengan agenda diskusi bersama Dinas Kesehatan Kota Makassar, Dinas Kesehatan Kabupaten Takalar, Bappeda Provinsi Sulawesi Selatan, Sekretariat Daerah Provinsi Sulawesi Selatan, Bapenda Provinsi Sulawesi Selatan, serta perwakilan perguruan tinggi. Pertemuan lanjutan dijadwalkan berlangsung di Kantor Gubernur Sulawesi Selatan untuk memperkuat sinergi lintas sektor dalam pelaksanaan dan pemantauan kebijakan kesehatan.
Kegiatan ini diharapkan menjadi langkah awal menuju terbentuknya sistem penjaminan mutu kebijakan kesehatan yang lebih kolaboratif, dan berkelanjutan, sejalan dengan visi BKPK untuk memastikan setiap kebijakan kesehatan berdampak nyata bagi masyarakat.
